Layanan Publik dan ‘Corporate’ di Indonesia: kurang “customer oriented”? Bagian 2 (Perusahaan swasta,analisis dan solusi)

Pada post yang sebelumnya telah dipaparkan tentang Layanan Publik BUMN. Kali ini akan dipaparkan lebih ke sudut perusahaan swasta, selamat menyimak.

  1. Bakrie corp. perusahaan milik keluarga Bakrie ini adalah termasuk salah satu perusahaan besar yang pemiliknya saat ini, Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical menduduki peringkat 4 orang terkaya di Indonesia 2010 versi majalah Globe Asia. Tidak mengejutkan apabila kita melihat anak perusahaan Bakrie corp, dan banyaknya koneksi yang bisa dibayangkan dari  jabatannya sebagai ketua umum Golkar periode 2009-2015 (Golkar adalah partai yang terdiri dari pengusaha, pejabat BUMN, militer, dan korpri). oke klo melihat majunya teknologi dari anak perusahaan telekomunikasinya, PT. Bakrie Telekom, yang saat ini produknya sedang diminati oleh masyarakat Indonesia baik dari lengkap dan murahnya paket handphone Esia CDMA hingga cepatnya koneksi modem hybrid terbarunya, “AHA”. Sejauh ini belum ada masalah, dan semoga tidak ada masalah. Masalah sebenarnya terletak pada anak perusahaan Bakrie corp. yang lain, PT Energi Mega Persada yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT. Lapindo Brantas. Makanya ketika terjadi bencana lumpur panas akibat kebocoran pipa gas yang saat ini telah menutup seluruh bumi Sidoarjo, Ical  menjadikannya sebagai bencana nasional (yang ironisnya ketika itu, Ical menjabat sebagai menko Kesra). Entah apa tujuannya, yang jelas di mata rakyat Indonesia, Ical tidak bertanggung jawab, dan di lihat dari manapun juga kesalahan perusahaan seperti itu merupakan kesalahan fatal yang harus dibayar mahal. Entah sebenarnya pemerintah pusat, yang seharusnya alam kasus ini berfungsi sebagai penengah, tidak peduli atau tidak tahu harus berbuat apa. Yang jelas, kasus Lapindo adalah salah satu contoh buruknya tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat.
  2. Rumah Sakit Omni (dulunya pake Internasional) di perumahan Alam Sutra, Serpong dikelola oleh PT. Sarana Mediatama Internasional merupakan cabang usaha dari kelompok Rumah Sakit Omni Medical Center (OMC) yang didirikan pada tahun 1972. Mungkin tidak ada seorang Indonesia pun yang tidak mengetahui kasus RS. Omni dan Prita Mulyasari. Di sana terlihat bahwa persepsi yang mereka bangun selama ini adalah bukan customer oriented. Banyaknya dugaan kasus malapraktek, gugatan yang menurut saya agak kekanakan dalam kasus Prita, dan penanganan pasien, dalam hal ini disebut sebagai konsumen,  yang tidak ditangani dengan serius,  merupakan salah satu penyimpangan terhadap tujuan dari rumah sakit itu sendiri, atau bahasa kerennya “ironis”. Terkumpulnya uang koin Rp. 500 sejumlah 650 juta Rupiah untuk Prita Mulyasari, merupakan bukti bahwa seluruh masyarakat Indonesia menganggap menggugat pasien setelah kesehatannya ternyata tidak ditangani dengan baik, malah memburuk, bukanlah perbuatan yang tepat dan terlihat tidak bertanggung jawab.
  3. PT Rumpun Sari Antan, sebuah perusahaan kakao (cokelat) di Banyumas. Tidak banyak yang bisa diketahui dari perusahaan ini, hingga akhirnya muncul kasus kontroversi yang berkaitan dengan perusahaan ini. Perusahaan ini menggugat seorang nenek berusia 55 tahun karena mengambil kakao di perkebunan kakao perusahaan tersebut. Argumen dan tujuan dari perusahaan tersebut dalam sisi tertentu (yang mana tidak banyak orang yang bisa berpikiran ke sana) dapat diterima, tentang efek jera tersebut. Namun apa harus dengan cara menggugatnya ke pengadilan? yang masyarakat Indonesia pahami pada dasarnya berkaitan dengan pertimbangan dan  pemahaman moral seperti “tidak pantas menggugat seorang nenek-nenek hanya karena tiga buah kakao, toh mereka juga tidak bakalan bangkrut”. Yah, dilihat dari manapun tetap tidak ada alasan yang urgent (jika ini berkaitan dengan efek jera) dengan membawanya ke ranah pengadilan. Karena seharusnya sebuah perusahaan bisa memberikan edukasi secara baik-baik terhadap pembagian kepentingan mereka dan masyarakat di dalam kehidupan mereka bersama masyarakat.

Sebenarnya masih banyak permasalahan tentang korporasi dan birokrasi yang banyak terjadi di Indonesia. Kalau sudah begini, jadi agak mustahil membayangkan Indonesia sekedar bisa merakit handphone buatan sendiri. Mentalitas korporasinya saja seperti ini. Saya membayangkan Indonesia sebagai bangsa yang dikenal oleh dunia sebagai bangsa yang ramah, gotong royong, dan murah senyum seharusnya bisa melekat di dalam etos kerja setiap lini kehidupan di Indonesia, seperti bangsa Jepang yang selalu diisi oleh semangat Bushido yang pantang menyerah. Bukan sikap cuek yang melebihi negara kapital sekalipun seperti sekarang ini. Terutama mentalitas korporasi yang seharusnya paling tidak seperti slogan yang selalu ditempel di restoran : “anda puas, beritahu teman. tidak puas, beritahu kami”. Semua itu pada dasarnya tidak lepas dari suatu keinginan untuk menambah nilai keuntungan secara cepat. Ya, bangsa ini ternyata telah melupakan apa yang dinamakan proses, kerja keras, dan kesabaran. Patut dimaklumi bahwa ketertinggalan peradaban bangsa kita ternyata sekitar 400 tahun dengan Eropa (dihitung dari perbandingan perkembangan pemikiran dari Renaisance abad 15 dengan keadaan di Indonesia yang masih berbentuk kerajaan Hindu di abad 15 dan diambil selisihnya dengan kebangkitan nasional Indonesia di abad 20 sebagai puncak pemikiran bangsa Indonesia). Selain itu juga dirusak lewat mentalitas kolonialisme yang menimbulkan “gap” antara tuan tanah yang dekat dengan pemerintahan kolonial dan golongan rakyat kecil. Begitu kuatnya gap tersebut sampai-sampai saat ini banyak rakyat Indonesia yang tidak begitu peduli dengan apa yang terjadi di pemerintahan pusat dan baru protes besar-besaran ketika bahan kebutuhan pokok dinaikkan harganya. Jadi siapapun presidennya, yang penting sembako tidak naik harga…

Solusinya? pertama di perbaiki dahulu mentalitas bangsa ini mulai dari usia sekolah. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah dasar pegangan moral sebagai acuan tindakan dan etos kerja mereka, kemudian menghilangkan ketakutan akan ketertinggalan dengan bangsa lain dengan yakin akan ciri budaya bangsa kita sendiri. Jadi ketika mereka tersebar di segala lini, termasuk korporasi dan birokrasi, dapat memberikan warna dan corak sendiri yang ala Indonesia tanpa ada ketakutan dan tidak membanding-bandingkan dengan perusahaan maju di Amerika, yang pada dasarnya mereka telah melalui proses try and error yang lebih banyak dari perkiraan kita. Efeknya, alangkah menyenangkannya apabila dikotomi konsumen dan perusahaan atau rakyat dan birokrasi pemerintah dapat melebur dan saling mendukung dalam suatu wadah kebersamaan tanpa “money oriented”.

INTINYA : BIARPUN BANGSA INDONESIA, TIDAK BEGITU MODERN ATAU MAJU DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGINYA, TETAPI INDONESIA DAPAT BERBANGGA HATI DENGAN SIKAP DAN ETOS KERJA YANG RAMAH  DAN TOLERANSI YANG TINGGI.

Bravo Indonesiaku  B-)

Tags: , , , , , ,

AUTHOR

# Canggih Gumanky Farunik, lahir di Tangerang tanggal 6 Juni 1987. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Filsafat UGM Agustus 2010, dan sekarang sedang menjalani studi di S2 Fakultas Filsafat UGM sambil mencoba mendalami Epistemologi dan Filsafat Ilmu. Menulis disini atas ajakan mas "Aprillins" sambil menyuarakan kegerahan atas mandulnya intelektualitas bangsa Indonesia ini, sambil mencari solusinya untuk masa depan..... ^_^v

Belum ada tanggapan untuk “Layanan Publik dan ‘Corporate’ di Indonesia: kurang “customer oriented”? Bagian 2 (Perusahaan swasta,analisis dan solusi)”

Silakan Beri Komentar